Bukan Lagi Lembaga Tertinggi Negara, Berikut Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat


MPR RI kedudukan, tugas dan wewenang-Web-MPR RI

JAYATI KEDIRI - Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr), sekarang ini bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Mpr adalah Lembaga Negara yang sederajat dengan Lembaga Negara lainnya.

Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara atau lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam Uud 1945 adalah lembaga negara.

(BACA JUGA:Ini Dia Sosok Bacuya yang Menjadi Maskot Piala Dunia Sepak Bola U-20 Tahun 2023)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa Susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(BACA JUGA:Pemprov Jatim Terima Sumbangan Bus Listrik Buatan INKA)

Atas dasar pemikiran tersebut, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk lembaga-lembaga negara yang mengejawantahkan fungsi permusyawaratan dan perwakilan sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana keberadaan, Wewenang, Tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Namun demikian MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”

(BACA JUGA:Jaga Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi, Pemprov Jatim Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor Mikrolet dan Ojol.)

`
Kategori : Pendidikan