Dorong Pemda untuk Pembaruan Data, Mensos Risma: Data Kemiskinan kan Dinamis


Menteri Sosial Republik Indonesia--Website Kementrian Sosial Republik Indonesia

JAYATI KEDIRI- Mensos Tri Rismaharini pastikan Kementerian Sosial menjaga kecepatan dalam pembaruan data, sebulan sekali.

Selain itu, Menteri Sosial juga meminta pemerintah daerah menyatukan gerak dan sinergi dengan Kemensos.

(BACA JUGA:Info Vaksin! Berikut Lokasi dan Link Pendaftaran untuk Vaksinasi Dosis 1 Kota Kediri 10 September 2021)

“Kami di Kementerian Sosial bekerja melakukan pembaruan data. Saya menerbitkan SK (surat keputusan pengesahan data kemiskinan – red.) setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan,” kata Mensos dalam video conference

Menurut Mensos, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemerintah daerah. 

++++;

Tugas dan kewenangan dalam verifikasi dan validasi data (verivali) oleh pemda diatur cukup jelas oleh UU No. 13/11.

Merujuk pada pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 disebutkan bahwa tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pada pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

(BACA JUGA:Kunjungan ke Madiun, Khofifah: Tidak Boleh Menjual Benih Porang Keluar Jatim)

“Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” kata Mensos.

`
Tags :
Kategori :

Berita Terkait